News Update :
Artikel Hari Ini »
Bagikan kepada teman!

Chairul Tanjung; Bukan Sekedar Anak Singkong

Penulis : afifuddin zuhri on Senin, 27 Mei 2013 | 02.00

Senin, 27 Mei 2013


Nama Lengkap : Chairul Tanjung
Alias : Chairul Tandjung
Agama : Islam
Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : Sabtu, 16 Juni 1962
Zodiac : Gemini
Warga Negara : Indonesia

Anak : Rahmat Dwiputra, Putri Indahsari, Rahmat Dwiputra
Istri : Anita Ratnasari Tanjung
BIOGRAFI
Chirul Tanjung (CT) adalah konglomerat Indonesia yang namanya berada di urutan 937 dari 1000 orang terkaya di dunia versi majalah Forbes dengan total kekayaan senilai USD 1 miliar. Ayah CT adalah A.G. Tanjung, wartawan Orde Lama yang dulu pernah menerbitkan lima surat kabar beroplah kecil.

Pekerjaan yang dilakukan CT berbeda jauh dengan disiplin ilmu yang ditekuninya di bangku kuliah. Ketika menuntut ilmu di Fakultas Kedokteran Gigi UI tahun 1981, CT mengalami kesulitan finansial untuk biaya kuliah. Saat itulah kemampuannya berbisnis diasah. Ia mulai berbisnis kecil-kecilan menjual buku kuliah stensilan, kaos, dan sebagainya. Kemudian ia memiliki toko peralatan laboratorium dan kedokteran di bilangan Senen Raya, Jakarta Pusat, namun mengalami kebangkrutan.

Setelah itu ia mencoba membuka usaha kontraktor tetapi kurang berhasil sehingga ia bekerja di perusahaan baja. Lalu, ia pindah ke perusahaan rotan di mana ia bertemu dengan tiga orang rekan dan mendirikan PT. Pariarti Shindutama. Perusahaan ini memproduksi sepatu anak-anak untuk ekspor, dan CT beruntung usahanya kali ini menuai untung besar karena perusahaannya mendapat pesanan 160 ribu pasang sepatu anak-anak dari Italia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya CT memutuskan untuk berkarya sendiri karena terjadi perbedaan paham dengan rekan-rekannya.

Lepas dari bisnis sepatu ekspor, CT mengarahkan usahanya ke konglomerasi dengan tiga bisnis inti, yaitu keuangan, properti, dan multi media. Di bidang keuangan, ia mengambil alih Bank Tugu yang sekarang menjadi Bank Mega yang kini merangkak naik menjadi bank kelas atas. Ia juga merambah ke bisnis sekuritas, asuransi jiwa, dan asuransi kerugian. Pada sektor sekuritas, CT memiliki perusahaan real estate dan membangun Bandung Supermall pada 1999.

Saat ini, CT berkecimpung di bisnis pertelevisian dengan mendirikan Trans Corp yang membawahi Trans TV dan Trans 7. Walaupun persaingan di industri pertelevisian semakin ketat, namun CT yakin Trans TV bisa terus berkembang melihat bahwa belanja TV nasional telah mencapai angka 6 triliun setahun dan 70% di antaranya akan diambil oleh televisi.
Selain Trans Corp., CT memiliki Para Group yang mengayomi 5.000 karyawan dengan Para Inti Holdindo sebagai kepala industri yang memiliki tiga anak perusahaan, yaitu Para Global Investindo (bisnis keuangan), Para Inti Investindo (media dan investasi) dan Para Inti Propertindo (properti).

CT melebarkan sayapnya di dunia bisnis dengan menggunakan Trans Corp untuk mengakuisi 40% saham PT Carrefour Indonesia senilai Rp 3 triliun melalui PT Trans Ritel. Setelah memiliki 40% saham Carrefour, ia kini menjadi komisaris utama PT Carrefour Indonesia didampingi oleh AM Hendropriyono (mantan Kepala BIN) dan S.Bimantoro (mantan petinggi Polri) sebagai komisaris.
Setelah akuisisi oleh Trans Corp, komposisi pemegang saham PT Carrefour Indonesia adalah Trans Ritel (40%), Carrefour SA 39%, Carrefour Netherland BV 9,5%, dan Onesia BV 11,5%. Dengan gurita bisnis seperti ini, CT menduduki posisi ke-13 dari total 40 orang terkaya di Indonesia pada tahun 2009 versi majalah Forbes.

 CT mengaku lebih suka mengakuisisi dibandingkan membangun bisnis karena akusisi perusahaan membuat sinergi memperluas ladang usaha. Waktu saya memulai banyak waktu tapi enggak punya uang. Mulai dari nol. Lama-lama  jadi besar punya uang, tidak punya waktu. Maka yang dilakukan tidak perlu bangun tapi mengakusisi.

Riset dan analisa oleh Almas Adibah
PENDIDIKAN
  • SD Van Lith, Jakarta (1975)
  • SMP Van Lith, Jakarta (1978)
  • SMA Negeri I Boedi oetomo, Jakarta (1981)
  • Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Indonesia (1987)
  • Executive IPPM (MBA; 1993)
KARIR
  • Pendiri PT. Pariarti Shindutama
  • Pemilik Bandung Supermal
  • Pemilik Trans Corp.
  • Pemilik Para Group
  • Komisaris Utama PT Carrefour Indonesia
Buku:
  • Si Anak Singkong
PENGHARGAAN
  • Urutan 937 dari 1.000 orang terkaya di dunia versi majalah Forbes
  • Mahasiswa Teladan Tingkat Nasional (1984-1985) - Penghargaan sebagai anggota civitas akademika yang berjasa kepada fakultas dan universitas
  • Eksekutif Muda Berprestasi 1992-1993 dari Studio Seven Production, Jakarta (23 Mei 1993)
  • Soegeng Sarjadi Award
komentar | | Read More...

SISTEM EKONOMI ISLAM

System ekonomi Islam adalah system ekonomi yang mandiri, oleh karenanya Islam mendorong kehidupan sebagai kesatuan yang utuh dan menolong kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, yang individu-individunya saling  membutuhkan dan saling melengkapi dalam sekema tata sosial, karena manusia adalah entitas individu sekaligus kolektif.Ekonomi Islam adalah cara hidup yang serba cukup, Islam sendiri menyediakan segala aspek eksistensi manusia yang mengupayakan subuah tatanan yang didasarkan pada seperangkat konsep Hablum  min-Allah wa hablum min-Annas, yang berkaitan tentang tuhan, manusia dan hubungan keduanya (tauhidi). Matra ekonomi Islam menempati kedudukan yang istimewa.  Karena Islam yakin bahwa stabilitas universal tergantug pada kesejahteraan material dan sepiritual manusia. Kedua aspek ini terpadu dalam satu bentuk tindakan dan kebutuhan manusia.Aktivitas antar manusia termasuk  aktivitas ekonomi terjadi melalui apa yang di istilahkan oleh ulama’ dengan  mu’amalah (intrataksi) pesan al-quran dalam aktivitas ekonomi;

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ                                                                                                             

Dan janganlah (saling) memakan harta di antara kalian dengan (cara yang) batil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim (untuk kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebahagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui (Q: S. Al Baqoroh   : 188)

Islam bukan sekedar menawarkan pedoman-pedoman moral teoritis guna membangun system ekonomi, tapi juga mengemukakan suatu metodologi yang layak untuk menerapkan pedoman-pedoman dengan ke absahan cara dan juga legitimasi tujuan dengan landasan atas pertimbangan etika yang jelas dan dapat bemakna di dalam keseluruan kerangka tata sosial, dengan pendekatan terhadap system ekonomi ini sangat relevan dan amat mendesak untuk di alamatkan pada syari’ah dengan system ekonomi islam
komentar | | Read More...

Richard Branson: Avoid Common Startup Mistakes

Penulis : afifuddin zuhri on Jumat, 24 Mei 2013 | 03.05

Jumat, 24 Mei 2013

Are the mistakes most commonly made ​​by new entrepreneurs in their startup is still whole corn? Sir Richard Branson has his own answer to the prism of his experiences in business since his teens.

Making mistakes is part of the process of building a strong and profitable company. What is more important than it all, Branson said, is how entrepreneurs can bounce back from the ground. It all became part of the serpentine journey of an entrepreneur who will need stamina, determination and spirit of untold magnitude.

However, an entrepreneur route to the summit instead of the unpredictable: when you find opportunities on the horizon that had never found someone else, there are many ways to transform your vision become reality. You must formulate an innovative bisnia plan, find sources of capital, hire the right people in the startup business plan to realize, and slowly back away from your role in the business world at the right time.

The first step is to keep an eye on the target. One mistake that is often associated with the first step is characterized by the inability of entrepreneurs to convey ideas in a clear, concise and solid. You should be able to 'win' investors, partners and potential employees are confident with your business idea, so perfected elevator pitch (short presentation on startup) you. Try to use words that are not more than 140 characters and then expand it to 500 characters. Shorter presentation, the more intelligent he impressed for others.

You also have to maintain focus when starting. Entrepreneurs need to redirect its efforts instead of in all directions, but to the right target with the right steps and strategies as well.

The second step is to be realistic about the cost. Do not be too wasteful if the estimated amount of expenditures that you need for your startup. You will only kill your own business. Control your spending but do not mistake it with capitalization.
The third step is to hire someone who you need, not what you personally like. Many entrepreneurs may be tempted to hire workers who have blood ties or friendship. But this is actually a serious mistake. If they do no justice to work as expected, it is difficult to dismiss.

The fourth step is that you need to know the right time to say goodbye. Entrepreneur should know the right time to hand over the reins of leadership to others who are competent. Not easy to do but it is still to be done: some entrepreneurs are able to work as a good manager. In the case of Branson himself, manages the daily operations of a business instead of the things he did as good as anyone else.
komentar | | Read More...

Sale and purchase transaction in a supermarket

In the supermarket we know the existence of something new. Goods that everything is processed into finished goods. Region that many of the facilities that support the existence of convenience to buyers who want the transaction, such as: cashiers, computer.
Supermarket is a place where many of the vendors occupy a particular region to memperjualkan dagangannya.disana sales person with another person barangnya.ada different types of sellers who sell food, clothing, electronic goods and others.
Supermarkets including modern market that has rules too modern, since many of their transactions using modern tools. example of a modern tool itself is a computer, a tracking device.
In addition, manpower is also needed is not just a tool of modern-alt, like a parking guard, security guards, cashiers, boss of the company. Without the manpower, then the supermarkets will not be able to walk properly.
To facilitate the sale and purchase transactions, supermarkets provide their own areas of purchase, after that payment is made in the area itself (the cashier). In the area of purchase, we can buy things we want, we can add items before proceeding to payment.
To find out the goods, we must know the requirements dijualbelikan goods, such as:
a. the stuff there. Goods that are here is that there are places selling goods, so that buying and selling process becomes easier. If goods are not available, but the seller states the ability to hold the stuff, then it should.
b. can dimanfaatka and beneficial to mankind. Therefore, carrion, and blood alcohol does not become the object of buying and selling illegal, because in the view of Personality 'things like that are not beneficial to mankind.
c. belong to someone. Goods that are not owned by a person or company will not be dijualbelikan, such as trade in gold fish in the sea or land, because the fish and the gold was not owned by the seller.
d. be submitted when the contract took place or at a mutually agreed upon time when the transaction took place. As in the supermarket, the goods valued money that then occurred jualbeli.
Contrary to sell damaged goods, whether it can be said to qualify trading. If the description above, the articles are to be of benefit to humans or not. If according to buyers who can take advantage of the goods, then it is okay.
Sale and purchase transactions usually occur qabul a final offer, final offer as the word of the seller and buyer qabul as saying. if the final offer has been stated in a contract qabul buying and selling, then the ownership of goods or money has changed hands from its original owner. Items purchased become the property changed hands the buyer, and the exchange rate / money changed hands belong to the seller.
In modern times and qabul embodiment consent is no longer spoken, but done with an attitude of taking the goods and pay the money from the buyer, as well as receive money hand over the goods by the seller without any greeting. For example, jualbeli which took place in supermarkets. In Islamic fiqh, buying and selling is called with bai'al mu'athah.
In the case of the embodiment qabul consent and through this attitude (bai'al mu'athah) there is a difference of opinion among the scholars of fiqh. Jumhur scholars have argued that such sale is permissible, if it's already a habit of a public sector in the country, because it has shown elements of pleasure from both sides. According to them, among the elements terpentingdalam sale and purchase transactions are consensual, in accordance with the content of the letter an-nisa ': 29. The attitude to take goods and pay the price of goods by the buyer, according to final offer and they have indicated qabul and but contain elements of compliance.
However, Shafi'i scholars argue, that the sale and purchase transactions must be done with a clear remark or innuendo, by consent and qabul sentence. Therefore, according to them, buying and selling as in the case above (bai'al mu'athah) law is not valid, both buying and selling itudalam bulk or in small parties. The reason they are the main elements of buying and selling is kerelan both sides. Elements according to their compliance is a problem that is very hidden in the heart, it needs to be expressed in words and qabul consent.
komentar | | Read More...

Pencatatan perkawinan di berbagai negara Islam dan landasan hukumny

BAB I

PENDAHULUAN
11  Latar Belakang
Pembaharuan Hukum Islam terus berkembang di Negara-negara muslim, atau bukan muslim tapi memiliki mayoritas penduduknya muslim, disebabkan begitu kompleksnya problem yang muncul dipermukaan akan tetapi Al-Qur’an dan sunnah tidak menjelaskan secara eksplisit dan  implisit, di antara pembaharuan hukum Islam yang terjadi banyak pada bidang perkawinan, diantaranya aspek pencatatan perkawinan.
Terdapat fenomena yang menyakitkan, terutama pada posisi perempuan dan anak, perkawinan tanda adanya catatan dari PPN sebagai tugas dari pemerintah, menjadikan sewenang-wenangnya seorang lelaki yang tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan perkawinan setelah itu melepaskan tanggung jawabnya dalam menafkahi istri dan anak-anaknya, karena tak ada bukti otentik yang menjelaskan tentang adanya perkawinan, sehingga menyulitkan sang istri untuk menuntut haknya kepada pengadilan, ini slah satu problem sehingga melahirkan kebutuhan adanya pencatatan perkawinan.
Berkembangnya zaman, mayoritas negara-negara dengan islam sebagai agama resmi, atau  muslim menjadi mayoritas penduduk terbanyak di negara itu, mengharuskan adanya pencatatan perkawinan sebagai salah satu upaya-upaya untuk memastikan hukum. Lalu bagaimanakah pencatatan perkawinan menurut fiqh konvensional dan klasik, melihat tidak adanya dalil al Qur’an dan Sunnah yang terkait dengan pencatatan perkawinan.
1.2  Rumusan Masalah
            Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:
1.      Bagaimana perbandingan pencatatan perkawinan di negara Islam ?
2.      Bagaimana perbandingan pencatatan perkawinan di negara Islam dengan Indonesia (KHI & uu perkawinan tahun 1974) ?
3.      Bagiamana pencatatan perkawinan dalam perspektif fiqih klasik dan konfensional ?
 
BAB II
PEMBAHASAN
I.                   PERBANDINGAN PENCATATAN PERKAWINAN DI NEGARA ISLAM
a.       IRAN
Iran menetapkan bahwa setiap perkawinan dan percerain harus dicatatkan. Perkawinan atau  perceraian yang tidak dicatatkan adalah satu  pelanggaran.
Upaya kodifikasi hukum Islam, khususnya hukum keluarga di Iran sebagai bagian dari hukum  perdata dilakukan pada tahun 1928-1935. Selanjutnya, pada tahun 1927, Menteri Keadilan Iran membentuk Komisi yang bertugas menyiapkan draft hukum perdata. Ketentuan yang berkenaan dengan hukum keluarga dan hukum waris lebih mencerminkan unifikasi dan kodifikasi hukum syari`ah, sedangkan ketentuan-ketentuan di luar itu diambil dari Kode Napoleon selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari`ah. Draft yang disusun oleh komisi tersebut kemudian ditetapkan sebagai Qanun Madani (Hukum Perdata) dalam tiga tahap, antara tahun 1928-1935
Hukum Perdata Iran  khususnya hukum waris dan hukum  keluarga didasarkan pada hukum tradisional Syi`ah Itsna Asy`ariyah (Ja`fari). Untuk materi hukum waris, hingga sekarang tetap diberlakukan tanpa ada perubahan sedangkan hukum perkawinan dan perceraian mengalami reformasi. Reformasi hukum ini telah beberapa kali dilakukan, namun upaya reformasi hukum yang dinggap cukup substansial dilakukan pada tahun 1967. Upaya ini kemudian menghasilkan Hukum Perlindungan Keluarga (Qanun Himayat Khaneiwada). Undang-undang ini bertujuan mengatur institusi perceraian dan poligami agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang.
Pencatatan perkawinan merupakan salah satu materi reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Iran. Dalam hal ini, setiap perkawinan, sebelum dilaksanakan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan tentang pencatatan perkawinan ini merupakan pembaruan yang bersifat regulatory (administratif). Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak sampai mengakibatkan tidak sahnya pernikahan, namun terhadap pelanggarnya dikenai hukuman fisik, yaitu penjara selama satu hingga enam bulan (Hukum Perkawinan 1931, Pasal 1) Peraturan seperti ini tidak ditemui dalam pemikiran fiqh klasik, baik dalam mazhab Syi`i maupun Sunni.
b.      MESIR
Usaha untuk menetapkan pencatatan perkawinan di Mesir di mulai dengan terbitnya Ordonasi 1880 yang berisi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pegawai-pegawai pencatat nikah dan dasar-dasar pemilihan dan pengangkatan mereka serta menyerahkan pelaksananan pencatatan  nikah kepada kemauan para pihak yang berakad dan pertimbangan kepentingan mereka. Ordonasi tahun 1880 itu diikuti dengan  lahirnya ordonasi tahun 1897 yang pasal 31 menyatakan bahwa gugatan perkara  nikah atau pengakuan adanya hubungan perkawiann tidak akan didengar oleh pengadilan setelah meninggalnya salah satu pihak apabila tidak dibuktikan dengan adanya suatu dokumen yang bebas dari dugaan pemalsuan. Tampak bahwa pasal ini mengandung persyaratan adanya dokumen yang diduga tidak palsu agar dapat dijadikan dasar keputusan. Demikian pula Ordonasi tahun 1921 mengandung ketentuan bahwa dokumen itu harus bersifat resmi, dibuat oleh pegawai berwenang yang ditugaskan untuk itu[1].
Dari sini jelaslah bahwa undang-undang di mesir mengambil prinsip tidak mendengarkan suatu  gugatan dalam kasus-kasus perkawinan dan akibat- akibat hukumnya apabila perkawinan tersebut tidak terbukti berdasarkan suatu dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, seperti hakim dan pegawai pencatat nikah atau kosul (untuk luar negeri).
c.       YORDANIA
UU Yodania No. 61 Tahun 1976 mengharuskan adanya pencatatan perkawinan dan yang melanggar dapat dihukum baik mempelai maupun pegawai dengan hukuman pidana. Diantaranya pada Undang-undang tahun 1976 pasal 17 menyatakan bahwa laki-laki mendatangkan qodhi atau wakil dalam upacara, untuk mencatat dan mengeluarkan sertifikat nikah, jika tidak mendatangkan qodhi  maka semua pihak yang terlibat (dua mempelai, wali dan 2 saksi) dikenai hukuman berdasarkan  jordanian penal code atau membayar denda lebih dari  seratus dinar[2].
d.      TURKI
Pencatatan perkawinan harsus dilakukan.  Dalam permohonan perkawinan calon suami dan calon istri wajib menyatakan persetujuan atas perkawinan mereka tanpa ada paksaan. Pencatatan perkawinan boleh dilakukan di tempat domisili calon suami atau calon istri. Dokumen yang hasrus dibawa:
1.      Kartu Identitas
2.      Surat Dokter
3.      Surat keterangan masih lajang dari desa setempat
4.      Pasfoto
e.      MALAYSIA
Dalam Hukum Perkawinan Malaysia mengharuskan adanya pendaftaran atau pencatatan perkawinan . Proses pencatatan dilakukan  setelah selesai akad  nikah. Contohnya teks UU Pinang 1985 pasal 25; “Perkawinan selepas tarikh yang ditetapkan tiap-tiap orang yang bermastautin dalam negeri Pulau Pinang dan perkawinan tiap-tiap orang yang tinggal di luar negeri tetapi bermastautin dalam Negeri Pulai Pinang hendaklah didaftarkan mengikuti Enakmen ini”. Bagi orang yang tidak mencatatkan perkawinannya merupakan perbautan pelanggaran dan dapat dihukum dengan hukuman denda atau penjara, akan tetapi ada undang-undang Malaysia juga yang menyatakan bahwa pendaftarannya dilaksanakan minimal 7 hari sebelum pernikahan.
f.        SAUDI ARABIA
Tidak ada campur tangan pemerintah termasuk dalam kaitannya pencatatan perkawinan.
g.       PALESTINA
Sama dengan mayoritas negara Islam yang lain, di Palestina juga mewajibkan  pencatatan perkawinan dan menyiapkan sanksi jika tidak melakukannya, akan tetapi tidak berarti tidak sah perkawinan jika tidak dicatatkan.
Dari pemaparan sedikit diatas menunjukkan bahwa mayoritas negara Islam  mewajibkan adanya  pencatatan perkawinan hanya dengan prosedur dan syarat-syarat yang berbeda-beda, begitu juga dengan sanksi, tidak semua negara Islam yang mewajibkan pencatatan lantas juga mewajibkan sanksi jika tidak melakukan pencatatan perkawinan. Sedangkan  di Saudi Arabia masih belum memastikan tentang  adanya pemcatatan, karena sumber hukumnya masih murni mengambil dari Al Qur'an, sunnah dan fiqh Imam Hanbali.
II.         PERBANDINGAN PENCATATAN PERKAWINAN DI NEGARA ISLAM DENGAN INDONESIA (KHI & UU PERKAWINAN TAHUN 1974)
2. 1 PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA
Salah satu permasalahan yang timbul dikalangan pengkaji hukum Islam dalam masa modern ini adalah mengenai pencatatan nikah terutama mengenai dimana posisi pencatatan nikah dalam sebuah akad perkawinan. Sebagian pemikir Islam mendukung kewajiban untuk mencatatkan perkawinan, yaitu ulama kontemporer, dan sebagian lainnya terutama para ulama klasik sebaliknya tidak menjadikan pencatatan nikah sebagai aturan yang harus dijalankan. Untuk mencoba menyelesaikan masalah ini pemakalah akan memaparkan beberapa hal yang terkait dengan pencatatan pernikahan.
Di Indonesia sendiri dalam  hal  prosedur pencatatan perkawinan harus memenuhi 2 syarat yaitu sebagai berikut:
1.      Syarat syarat internal absolut antara lain meliputi
a)      Persetujuan dari kedua calon mempelai
b)      Izin orang tua kalau calon mempelai belum berusia 21tahun
c)      Usia min untuk laki-laki 19tahun dan 16tahun untuk perempuan. Apabila belum mencapai maka harus ada izin dari pengadilan.
d)     Calon mempelai tidak terikat perkawinan dengan orang, kecuali dalam poligami yang diperbolehkan oleh undang-undang
e)      Telah habis masa iddahnya bagi wanita yang telah diceraikan atau ditinggal mati suaminya[3].
2.      Syarat-syarat ekstern
Yang dimaksud syarat-syarat ekstern ini adalah merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan cara atau formalitas perlangsungan perkawinan.[4]
Adapun syarat-syarat tersebut antara lain
a.       Pemberitahuan, setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada PPN sekurang-kurangnya 10hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat sebagai berikut
·         Surat persetujuan calon mempelai
·         Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat asal usul
·         Surat keterangan tentang orang tua
·         Surat keterangan untuk nikah
·         Surat izin kawin bagi anggota ABRI
·         Akta cerai talak/cerai gugatan bagi calon janda/duda
·         Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh kepala desa tempat tinggal yang bersangkutan bagi calon yang seorang janda/duda karena cerai mati.
·         Surat izi dispensasi bagi calon dibawah usia minimum
b.      Pemeriksaan nikah, pemeriksaan terhadap calon suami,calon istri, dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya bagi yang dilakukan sendiri
c.       Pengumuman kehendak nikah, pengumuman tersebut dilakukan oleh
·         PPN di KUA tempat perkawinan akan dilakukan dan di KUA ditempat masing-masing calon mempelai
·         Oleh pembantu PPN diluar jawa ditempat-tempat yang mudah diketahui orang
d.      Akad nikah dan pencatatan, akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasaan/dihadapan PPN setelah akad nikah dilangsungkan, maka nikah itu dicatatkan dalam Akta Nikah
e.       Persetujuan, izin dan dispensasi, setiap perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai
f.       Penolakan kehendak nikah, apabila ada persyaratan yag tidak terpenuhi,maka PPN atau pembantu PPN harus menolak pelaksanaan pernikahan.[5]
2.2 Hukuman bagi pelaku perkawinan tidak dicatat, berikut bentuk hukuman :
1.      UU nomor 22 Tahun 1946 pasal 3 menentukan hukuman denda bagi suami yang menikah tidak dihadapan PPN sebanyak-banyaknya Rp. 50.00
2.      Lalu pasal 45 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan yang tidak dilaksanakan di depan PPN, dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7,500,00, pihak melanggat ialah kedua mempelai.
3.      Pasal 143 RUU-HM-PA-B perkawinan tahun 2007, menyatakan pidana denda paling banyak Rp.6,000,000,00 atau hukuman kurungan paling lama 6 bulan[6].
Tujuan pencatatan perkawinan
Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap sah sebagai bukti syar’iy (bayyinah syar’iyyah) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (bayyinah) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.
Selain itu disebutkan dalam UU No.2 tahun 1946 bahwa tujuan dicatatkannya perkawinan adalah agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) UU tersebut dijelaskan bahwa: “ Maksud pasal ini ialah agar nikah,  talak dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan , kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris sehingga perkaiwnan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan. Selanjutnya tersebut pula dalam Kompilasi Hukum Isla m disebutkan bahwa tujuan pencatatan yang dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. dan ditegaskan Perkawinan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
Beberapa akibat negatif disebabkan tidak dicatatkannya suatu akad pernikahan adalah:
1.      Sebagaiman penjelasan sebelumnya, bahwa tujuan pencatatan nikah adalah untuk kepastian hukum. Sehingga jika terjadi sengketa dalam perkawinan maka akan kesulitan dalam pemecahan permasalahan di pengadilan.
2.      Terkait nikah siri (nikah yang tidak tercatat Negara), akibatnya tidak memiliki Akta Nikah, dalam  banyak kasus yang banyak dirugikan adalah pihak Istri.
Siti Lestari dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan atau LBH APIK yang dalam kegiatannya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya perempuan, mengatakan bahwa pernikahan siri ternyata banyak memberikan kerugian terhadap perempuan. Menurutnya, apa-apa yang berdampak dari perkawinan siri secara hukum tidak diakui. Maka apabila pasangan siri tersebut menginginkan perceraian, maka cerainya pun hanya dengan kesepakatan, tetapi pihak perempuan tidak dapat menuntut, misalnya atas hak nafkahnya, hak perwalian anak, dan sebagainya apabila sang suami tidak mau memberi
3.      Kesulitan mendapatkan akta kelahiran anak. Padahal dewasa ini akta kelahiran menjadi alat yang sangat penting terutama sebagai syarat masuk sekolah. Sehingga masa depan anak ikut terkena dampak buruknya.

Dampak Negatif Adanya Pencatatan Nikah
Hal negatif  yang mungkin saja bisa timbul akibat pencatatan nikah (Akta nikah) adalah surat nikah kadang-kadang dijadikan alat untuk melegalkan perzinaan atau hubungan melanggar syar’iy antara suami isteri yang sudah bercerai. Kasus ini terjadi ketika suami isteri telah bercerai, namun tidak melaporkan perceraiannya kepada pengadilan agama, sehingga masih memegang surat nikah.
Pentingnya Pencatatan Nikah
Beberapa hal mengenai pentingnya suatu akad nikah dicatatkan:
1.      Sebagaimana tersebut dalam tujuan Pencatatan nikah, dengan adanya akta nikah maka seseorang memiliki bukti yang sah menurut Negara sehingga jika terjadi suatu masalah, Negara dengan kekuasaannya dapat mengadili.
2.      Dalam Syari’ah Islam  ketetapan seorang anak sah hanya dapat dilakukan dengan ikrar atau  pembuktian dengan adanya dua orang saksi. Namun ketika hal itu tidak dapat menjanjikan lagi maka penacatatan nikah menjadi hal yang representative untuk mencapai tujuan maslahah.
3.      Begitu pentingnya alat bukti dalam satu perkawinan sehingga Rasulullah pernah menyatakan bahwa nikah tanpa saksi identik dengan perbuatan zina. Bahkan Nabi SAW mensunahkan untuk mengadakan walimah atau i’lan nikah.
         PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH KLASIK DAN KONFENSIONAL
Meninjau pencatatan perkawinan di zaman Nabi, Sahabat dan tabiin tidak ada, karena memang landasan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dilihat pada sumber hukum Islam yaitu al-Qur’an, Hadist serta fiqih klasik  secara eksplisit tidak mengatur atau menyinggung terkait pencatatan perkawinan. Terdapat beberapa keadaan kenapa pencatatan tidak ada di zaman itu, diantaranya pada zaman Nabi masyarakatnya lebih ahli  dan mengandalkan hafalan/ingatan, dan memang zaman itu pencatatan belum dibutuhkan.
Lalu seiring perkembangan zaman yang dikatakan era globalisasi, muncul problematika-problematika perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya pencatatan atau nikah dibawah tangan (nikah sirri) sehingga memunculkan kebutuhan adanya campur tangan pemerintah dalam perkawinan berupa pencatatan[7].
Ayat atau sunnah tidak mengatur tentang adanya pencatatan, namun jika kita melihat dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang menjadi dasar hukum hutang piutang atau dikenal dengan ayat mudayanah dapat ditarik sebagai dasar pencatatan dengan istinbath berupa qias, berikut ayatnya :
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الآُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاّ تَرْتَابُوا إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
Artinya :  Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika sseorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bai kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah Maha mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.            
Dari ayat ini menunjukkan anjuran, bahkan  sebagian ulama anjuran ini bersifat kewajiban untuk mencatat utang piutang dan mendatangkan saksi di hadapan pihak ketiga yang dipercaya. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlunya menulis utang walaupun hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. bertujuan untuk menghindarkan terjadinya sengketa di kemudian hari.[8]
Dengan ayat ini dapat ditarik istinbath dengan qias (analog) bahwa jika perjanjian yang berhubungan dengan harta saja dianjurkan untuk dicatatkan diatas hitam dan putih, bagaimana dengan perkawinan, sebagai ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan yang disebut dalam al qur’an sebagai mitsaqon ghalidza dengan tujuan membina keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.
Dengan diabsahkannya pencatatan perkawinan di mayoritas negeri muslim, bukan masalah campur tangan urusan agama dengan masyarakat, tapi pencatatan kejadian  penting yang dilakukan penduduknya menjadi tugas pemerintah untuk mencatatkan sebagai bukti otentik seperti kelahiran anak (akta lahir), pernikahan, pembuatan KTP, SIM, dll[9].
Selain dengan konsep qias, dalil maslahah dapat dijadikan dasar penetapan pencatatan nikah. Menurut Assyatibi, syarat maslahah ialah
ü    harus bersifat logis,
ü    bukan termasuk ta’abbudi dan
ü    tidak ada dalil qath’iy yang menyatakan atau menolak. 
Sedangkan Imam al Ghazali memberikan syarat untuk menjadikan isthlah sebagai metode yaitu
ü   Sejalan dengan syariah
ü   tidak bertentangan dengan syariah
ü   maslahah ini masuk kategori kebutuhan dloruriyah (primer)[10]
Melihat situasi dan kondisi tentang kebutuhan pencatatan perkawinan yang bisa dikatakan termasuk kategori dlaruriyah, karena terdapa madlarat yang besar jika tidak melaksanakan pencatatan, seperti fakta yang ada, banyak pelaku prostitusi melegalkan hubungan badan dengan ijab kabul di hadapan Pegawai nikah gadungan, akibatnya tentu banyak merugikan seorang perempuan, anak jika ternyata dari hasil berhubungan itu menghasilkan anak. Dan seandainya lelaki yang melakukan transaksi tersebut terikat perkawinan, maka memungkinkan terjadinya perceraian.
BAB III
PENUTUP
Simpulan
Pencatatan perkawinan telah diwajibkan di beberapa Negara Islam dengan prosedur dan tatacara yang berbeda satu sama lain, sesuai kebutuhan negaranya, begitu pula di Indonesia telah mewajibkan penduduknya untuk mendaftarkan pencatatan perkawinan dengan di undang-undangkannya KHI, UU nomor 1 tahun 1974, PP Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 dan beberapa undang-undang sebelumnya.
Di Indonesia hanya memberikan sanksi berupa denda kepada pihak yang tidak mencatatkan perkawinan, karena dirasa belum mencukupi pemerintah juga telah merancangkan UU tentang adanya sanksi pidana pada pihak yang tidak mencatatkan di depan PPN, akan tetapi masih penuh pro dan kontra, sehingga sampai saat ini masih belum disepakati.
Adapun landasan hukum pencatatan perkawinan dapat diqiaskan pada surat Al Baqarah ayat 282, dan ditinjau dari perspektif maslahah adanya pencatatan, karena pokok dari tujuan/maqashid syariah adalah menarik kerusakan lebih didahulukan daripada menari kemaslahatan.
 
Daftar Pustaka
Anhari, SH. Mpdi, DR. HA Masyhur. Usaha-usaha untuk memberikan kepastian hukum.
Djubaidah, S.H. M. H. Neng.  2010. Pencatan perkawinan & Perkawinan tidak dicatat. Jakarta : Sinar Grafika.
Mardani. 2010. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Jakarta: Graha Ilmu.
Pencatatan nikah dalam perspektif maslahah (analisis RUU Hukum materiil PA tentang perkawinan). Tesis oleh Iis Inayatul Afiyah
Shihab, M.Quraish. 2004.Tafsir al-Misbah. Jakarta : Lentera Hati.
Anwar, Syamsul.  Islam, Negara, dan Hukum. Jakarta; INIS.

[1] Syamsul anwar,Islam, Negara, dan Hukum.(Jakarta; INIS) hal. 106-107
[2] Pencatatan nikah dalam perspektif maslahah (analisis RUU Hukum materiil PA tentang perkawinan). Tesis oleh Iis Inayatul Afiyah
[3] DR. HA Masyhur Anhari, SH. Mpdi., Usaha-usaha untuk memberikan kepastian hukum. Hlm 26
[4] Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Jakarta:Graha Ilmu, 2010)
[5] Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Jakarta:Graha Ilmu, 2010)
[6] Neng Djubaidah, S.H. M. H. Pencatan perkawinan & Perkawinan tidak dicatat (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hlm 354-356
[7] Pencatatan nikah dalam perspektif maslahah (analisis RUU Hukum materiil PA tentang perkawinan). Tesis oleh Iis Inayatul Afiyah
[8] M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta : Lentera Hati, 2004), Volume 1,    h. 602
[9] Pencatatan nikah dalam perspektif maslahah (analisis RUU Hukum materiil PA tentang perkawinan). Tesis oleh Iis Inayatul Afiyah
[10] ibid
komentar | | Read More...

Siapakah Yang Lebih Dibutuhkan Indonesia?

 
Company Info | Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Advertise with Us | Site map
Copyright © 2011. Cerdas !!!! . All Rights Reserved.
Design Template by panjz-online | Support by creating website | Powered by Blogger